Bali Promotion Center

Bali Promotion Center
Bali Promotion Center Media Promosi Online

June 12, 2019

Sjamsul Nursalim BDNI



Sjamsul Nursalim , BLBI case 
Bank Indonesia Liquidity Assistance Case
Bank Dagang Nasional Indonesia - BDNI
BDNI Stockholder 
Meluruskan Sejarah Kebijakan Negara yang disepakati
 Empat Presiden RI 
perihal PKPS, SKL  R & D
 BLBI  1998 - 2004 yang disahkan 
dengan Inpres No. 8 / 2002 dan Tap MPR RI

Prof. Yusril Ihza Mahendra's Analysis About the policies and their implementations 

on the BLBI case






Simak Penjelasan Lawyer Otto Hasibuan dalam acara Indonesia Lawyers Club 





Pengacara Maqdir Ismail, selaku penasihat hukum Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim masih mempermasalahkan penetapan kliennya sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Maqdir beranggapan, pemanggilan kliennya sebagai tersangka bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di sana disebutkan penetapan tersangka harus berdasar dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka.

"Ini bukti bahwa KPK tidak menghargai hukum dan proses hukum," ujar Maqdir dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/6/2019).

Maka dari itu, Maqdir meminta KPK terbuka menunjukkan bukti-bukti bahwa Sjamsul Nursalim dan Itjih merugikan keuangan negara Rp 4,58 triliun.

Maqdir juga mempermasalahkan hasil audit investigasi BPK 2002 dan audit BPK 2006 yang sudah menyatakan kliennya telah menyelesaikan seluruh kewajibannya atas BLBI dan hal-hal terkait lainnya berdasarkan Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA).


Menurut Maqdir audit yang lebih dekat memiliki nilai pembuktian lebih tinggi yang seharusnya digunakan bila mengacu prinsip hukum pembuktian.


IBRA issued Debt Clearance Letters (SKL) to a number of Obligors of  Bank Indonesia Liquidity Assistance .

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menerbitkan Surat Keterangan Lunas (SKL) utang bagi para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)



The Corruption Eradication Commission  KPK summons Sjamsul Nusrsalim and his wife, Itjih Nursalim, to probe into Bank Indonesia Liquidity Assistance (BLBI) corruption. KPK has summoned them twice , however Sjamsul Nursalim and his wife were in absentia.

"Sjamsul Nursalim and Itjih Nursalim are scheduled to be questioned to complete the files of suspect SAT (Syafruddin Arsyad Temenggung/former Chairman of BPPN)," said the spokesperson of KPK, Febri Diansyah, to journalists, Monday (6/11).

Febri added that both of them were summoned to be questioned about clearance letters (SKL) on Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Sjamsul is known to be the major stockholder of BDNI. He had an obligation to the Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN).

Both of them are still in Singapore. On the other hand, KPK stated they will keep trying to deliver the investigation letter to cooperate with the local authority.

The Corruption Eradication Commission (KPK) has named Sjamsul Nursalim and his wife Itjih Nursalim suspects in a graft case pertaining to irregularities surrounding the disbursement of Bank Indonesia Liquidity Support known as BLBI.

Sjamsul Nursalim, the owner of Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI), and his wife Itjih, were allegedly involved in the graft which caused Rp 4.58 trillion (US$321.52 million) in state losses, KPK deputy chairman Saut Situmorang said.

KPK deputy chairman Saut Situmorang said the new suspect naming was part of a new investigation related to the graft case against Syafruddin Arsyad Tumenggung, the former chairman of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA).

Syafrudin Arsyad Tumenggung was declared guilty and sentenced to 13 years in prison by the Jakarta Corruption Court last year for manipulating BDNI’s credit status in 2004. The verdict was also sustained by the Jakarta High Court, which increased the sentence to 15 years in prison and a fine of Rp 1 billion earlier this year.

The government, under the BLBI scheme, disbursed Rp 144.5 trillion ($10.69 billion) funds to 48 commercial banks during the Asian financial crisis of 1997-98.

Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) received Rp 28 trillion and was obliged to return Rp 4.8 trillion, but Syafruddin issued a letter releasing BDNI owner Sjamsul Nursalim from paying the remaining Rp 3.7 trillion.

KPK named Syafruddin as a suspects in alleged irregularities surrounding the disbursement of BLBI case On April 2017, He got detained on December 21, 2017. Then, the anti-graft body extended his detention period for 40 days, from January 9 until February 18.

Syafruddin allegedly issued a letter for Bank Dagang National Indonesia (BDNI) owner Sjamsul Nursalim freeing the latter from the obligation to pay Rp 3,7 trillion in debt owed to the government, the fund which disbursed under BLBI scheme.

In the beginning, Syafruddin has given clearance letter (SKL) to Sjamsul, which has issued based on Presidential Instruction No. 8/2002 on the grant of legal certainty to debtors who have settled their obligation or legal action to debtors who did not settle their obligation pursuant based on inspection of Shareholder Settlement Obligation (PKPS).

The presidential instruction was issued during former president Megawati Soekarnoputri period. There were also suggestions from some ministers at that time, among them Boediono as finance minister, Dorodjatun Kuntjaradjakti as coordinating minister for economic affairs, and Laksamana Sukardi as state-owned enterprises minister.

Based on the Presidential Instruction no 8/ 2002, A BLBI obligor was considered to have settled the debt, even though he has only paid 30 percent of the total shareholder liabilities in cash and 70 percent is paid with a certificate of proof of rights to IBRA.


Syafruddin has allegedly proposed SKL to be approved by the Financial Sector Policy Committee (KKSK) by making changes to litigation process of obligor obligations to restructure its asset transfer obligation by BDNI to IBRA amounting to Rp 4.8 trillion, which was part of BLBI.


Pembuatan MSAA, MRNIA maupun PKPS telah dilaporkan dan
disetujui oleh MPR melalui rekomendasi dari MPR dalam Ketetapan MPR
NO.VIfMPRf2002 dan ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden NO.8 tahun

2002 tertanggal 20 Desember 2002.

MSAA : Master Settlement and Acquisition
Agreement
 MRNIA : Master Refinancing and Note Issuance Agreement
Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham dan Akta
Pengakuan Utang (PKPSf APU).


Melalui Inpres No. 8/2002 , Presiden Megawati Soekarnoputri  
MENGINSTRUKSIKAN  Kepada:

1.              Menteri Negara Koordinator Bidang perekonomian selaku Ketua  Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

2.              Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;

3.              Para Menteri anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan;

4.              Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;

5.              Jaksa Agung Republik Indonesia;

6.              Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7.              Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional.


Untuk:

PERTAMA:

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi Penyelesaian Kewajiban Pemegang saham dalam rangka penyelesaian seluruh kewajibannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional berdasarkan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU, dengan berpedoman pada kebijakan sebagai berikut:

1.              Kepada para Debitur yang telah menyelesaikan kewajiban Pemegang saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU, diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam perjanjian-perjanjian tersebut;

2.              Kepada para Debitur yang sedang melakukan penyelesaian sesuai dengan perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, baik yang berbentuk MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU, diberi kesempatan untuk terus dan secepatnya menyelesaikan kewajiban-kewajibannya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK);

3.              Kepada  para  Debitur  yang  tidak  menyelesaikan  atau  tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional baik dalam rangka MSAA, MRNIA, dan/atau Akta Pengakuan Utang/APU sampai dengan berakhirnya batas waktu yang ditelah ditetapkan oleh Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), diambil tindakan hukum yang tegas dan konkret, yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia;

4.              Dalam hal pemberian kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam angka 1 menyangkut pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait langsung dengan program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan dan/atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   
KEDUA:

Pemberian bukti penyelesaian berupa pelepasan dan pembebasan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA angka 1, dilakukan oleh Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional setelah mendapat persetujuan dari Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.
   
KETIGA:

Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Presiden.

Kasus BLBI dibuka kembali   


 KPK has reopened the Bank Indonesia Liquidity Support (BLBI) case involving Indonesian Bank Restructuring Agency (BPPN) chief Syafruddin Arsyad Temenggung. Temenggung was sentenced to 13 years in jail, which was increased to 15 years on appeal.

The panel of judges found Temenggung guilty of violating the law in relation to the BLBI scandal and causing financial losses to the state of 4.6 trillion rupiah as well as distributing state financial losses amounting to 4.5 trillion rupiah and thereby benefiting Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) owner Nursalim Sjamsul to the tune of 4.5 trillion rupiah. The panel of judges were convinced that Syafruddin’s actions were carried out together with Sjamsul and his wife Itjih Nursalim and former Finance Minister Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.



Former Coordinating Minister for Economy, Finance and Industry, Rizal Ramli hopes his statement can open the veil of alleged corruption in the issuance of Debt Clearance Letters.



Coordinating Minister of Economics and Finance from 1999–2000, and Minister of National Development Planning from 2001-2004. Kwik Kian Gie  accounted for the chronology of the issuance of BLBI cases and Debt Clearance Letters during late 1998's and 2001 - 2004 in this video.  Minute 11 - 28:45

The Editor in Chief of InfoBank Eko Budi Supriyanto , Minute 31 - 45

Masalah dan kebijakan masa lalu dilihat dengan kacamata saat ini , tidak bisa dilakukan,
17 obligor sudah menandatangi PKPS dan peroleh SKL BLBLI , Release & Discharge penyelesaian di luar pengadilan Out of Court Settlement  harus dihormati, karena ini kebijakan negara bentuk kepastian hukum sesuai Instruksi dan disepakati oleh Empat Presiden
Presiden Soeharto
Presiden BJ  Habibie  
Presiden Gus Dur 
Presiden Megawati 
disahkan oleh Tap MPR 


Press Release on Sjamsul Nursalim by Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M. - Advokat

Press Release SJAMSUL NURSALIM



June 11, 2019

Hypoxia is proved to cause cancer



Otto Heinrich Warburg was born on October 8, 1883, in Freiburg, Baden. His father, the physicist Emil Warburg, was President of the Physikalische Reichsanstalt, Wirklicher Geheimer Oberregierungsrat. Dr Otto Warburg passed away on August 1st. 1970 in Berlin, West Germany. #OttoWarburg


Dr. Bernardo shares with us good news based on the amazing work of Dr Otto Warburg



No disease including cancer, can exist in an alkaline environment .DR Otto Warburg 

Hypoxia is a condition in which the body or a region of the body is deprived of adequate oxygen supply at the tissue level.


The brilliant German scientist, Dr Otto Warburg  has proved after thousands of experiments that the only cause of cancer was a 35 percent hypoxia, that means a 35 percent drop in Oxygen in the body.


How great Thou art, our Loving Father !

We have underestimated the body’s natural ability to heal itself.

Hypoxia is proved to cause cancer.

Dr. Bernardo's Lecture on The Importance of an Alkaline Diet Part 2



  Dr Bernardo

Dr. Bernardo Majalca with Alkaline Diet ·was one of the stars of the documentary "icurecancer.com" by Ian Jacklin. He had one of highest success rates using the Otto Warburg's school of thought where Cancer can not live in an alkaline environment.
                              Thank you so much Dr Bernardo Majalca,