PT Turtle Island Development BTID dengan proyek Pulau Serangan Denpasar Selatan

BTID Dikabarkan Bangkrut

DENPASAR, NusaBali Bali Turtle Island is at the heart of Bali's most popular resorts and within minutes from Kuta, Seminyak, Nusa Dua, Jimbaran Bay, It is a huge project that involves 500 hectares development.  Turtle Island Tour is an exciting tour to visit a small island with turtle conservation located in Tanjung Benoa, south part of Bali. It is an optional experience to visit the scarce animal like turtle in the beautiful island surrounded by the white sand and overlooking to the magnificent view of beach and mangrove forest. Turtle Island is a small delta fully covered by white sand that is ideally for turtle conservation. The tour is designed very attractive by crossing the beautiful beach of Tanjung Benoa with Glass Bottom Boat. The tour will stop over in one of the fish spot point where we can see the beautiful colorful fish throughout the glass bottom boat and all the experiences are accompanied by professional guide and boat driver. 5-10 Tahun Mendatang Penyu Diperkirakan Punah   Lembaga pemerhati satwa ProFauna Indonesia memperkirakan dalam 5-10 tahun kedepan populasi penyu di Indonesia akan punah. Prediksi ini didasarkan pada masih maraknya penangkapan dan perdagangan penyu di Indonesia. Terutama penangkapan penyu berukuran besar dan berumur 30-50 tahun keatas. Mengingat penyu dengan umur 30 tahun keatas merupakan penyu induk dan siap untuk bereproduksi. Koordinator ProFauna Indonesia wilayah Bali Wayan Wiradnyana saat di temuai di Kuta, Kamis (18/11) menyatakan ancaman terhadap populasi penyu semakin mengkhawatirkan ketika dari beberapa kasus pengungkapan perdagangan penyu illegal cukup banyak ditemukan penyu betina yang berumur 30 tahun keatas yang ditangkap. Indikator ini menunjukkan bahwa penyu-penyu tersebut ditangkap di perairan yang menjadi wilayah perkawinan penyu. “Populasi penyu ini semakin terancam, induk betina yang sudah siap kawin umur 30 tahun kini ditangkap, sedangkan untuk menunggu indukan baru yang siap bertelur butuh waktu yang panjang,” papar Wayan Wiradnyana. Koordinator ProFauna Indonesia wilayah Bali Wayan Wiradnyana menyebutkan secara rata-rata pertahun jumlah penyu hidup yang diperdagangkan di Indonesia mencapai 1000-2000 ekor penyu. Dimana Bali masih sebagai pusat perdagangan penyu di Indonesia. (mlt) Kalau sebelumnya Pemprov Bali kesulitan meminta lahan untuk badan jalan untuk Jembatan Serangan—Tanjung Benoa, kini masalah besar muncul di Pulau Serangan Denpasar Selatan. Warga Serangan Denpasar Selatan yang menempati lahan okupansi (tanah hasil pengurukan) menuntut agar lahan yang ditempati warga jelas status kepemilikannya. Warga Desa Serangan waswas dengan status mereka menempati lahan yang dulu merupakan wilayah dinas kehutanan itu, lantaran pihak PT Turtle Island Development (BTID) yang bertanggungjawab dengan persoalan lahan warga dikabarkan mengalami pailit (bangkrut). Sehingga status tanah warga sekarang mengambang. Apalagi ada informasi kalau tanah yang ditempati warga sudah diruilslag (tukar guling) di wilayah Karangasem oleh PT BTID. Ketua Forum Penyelesaian Tanah Hak Milik Masyarakat Serangan (F Petamas) Wayan Loka, Rabu (15/12), menyebutkan warga dengan beberapa tokoh dan pengurus F Petamas sudah menyampaikan persoalan ini kepada pihak BTID, dalam hal ini kurator (pihak yang menangani BTID dalam status kepailitan), agar ada kejelasan. Pertemuan pun sudah digelar, Selasa (14/12) malam, dengan pihak kurator di Denpasar Selatan melibatkan perwakilan warga. Sementara pihak kurator hadir Jurvin Siagian dan Egga Indraguna. “Intinya kami sudah menyampaikan agar aspirasi kami disampaikan oleh kurator, bahwa belum jelasnya status legal formal kepemilikan lahan kami. Ya agar disampaikan ke pengadilan niaga dan hakim pengawas kurator, bahwa status lahan warga tidak jelas sampai sekarang,” tegas Loka. Loka juga mempertanyakan komitmen Pemerintah Kota Denpasar soal nasib warga Serangan yang menempati lahan okupansi tersebut. Sebab sesuai aturan warga yang menempati lahan uruk dinas kehutanan ini maka pemerintah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/kota) punya kewenangan. “Kami hanya menuntut kejelasan lahan yang ditempat warga kami. Ya agar Pemerintah Kota Denpasar juga memperhatikan aspirasi kami,” tegas Loka. Sementara persoalan status kepemilikan lahan ini, pihak kurator menyampaikan ada kesulitan untuk menindaklanjuti penanganan persoalan lahan dan aset BTID, termasuk untuk mendapatkan data soal lahan yang ditempati warga. Kurator Jurvin yang dikonfirmasi NusaBali, secara terpisah menyebutkan pihak kurator yang ditunjuk pengadilan menangani kepailitan PT BTID di lapangan kesulitan mendapatkan surat keterangan tanah dari BPN dan pemerintah setempat. Padahal dalam PP 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, siapa saja bisa mendapatkan data soal status kepemilikan lahan.  “Data ini penting bagi kurator sebagai bukti otentik termasuk untuk mengumpulkan batas-batas lahan yang ditempati warga. Kami mendapatkan data soal keterangan tanah ini sulitnya minta ampun dari pihak BPN dan pemerintah setempat. Kami dan warga punya perjuangan yang sama,” ujar Jurvin. Menurutnya kurator yang diberikan kewenangan penuh oleh pengadilan masih berusaha untuk menemui pihak BPN dan Walikota Denpasar untuk mendapatkan data-data lahan yang ditempat warga. “Kalau toh tetap kami dipersulit, ya pastilah langkah hukum akan kami lakukan. Karena kami juga dituntut oleh pengadilan dan hakim pengawas untuk melaksanakan kewajiban menyelesaikan kepailitan BTID sampai proses lelang,” tegas Jurvin. 7 nat

We wish you a joyous Christmas 2010

Merry Christmas 2010 and Happy New year 2011