"Sekarang ini untuk pemberlakuan pelayanan Samsat berjaringan tengah digarap yang dibantu Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali," katanya di Denpasar, Jumat.
Di sela-sela pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat struktural eselon II Pemprov Bali itu, ia mengatakan, memang awalnya Samsat berjaringan tersebut sudah bisa operasi awal Januari 2011.
Akan tetapi, kata dia, harapan tersebut sulit karena perlu persiapan secara matang.
"Dari pada terburu-buru kan lebih baik lambat sedikit, tetapi sistem operasionalnya baik," katanya.
Menurutnya, tidak gampang untuk membuat sistem "online" di Samsat untuk menjadikan satu sistem, karena empat institusi di dalam Samsat tersebut berbeda-beda.
"Masing-masing institusi memiliki sistem, yaitu Kepolisian, Dinas Pendapatan, Jasa Raharja dan pihak bank dalam hal ini BPD Bali," ucapnya.
Dikatakan, untuk menyatukan institusi tersebut memerlukan suatu proses, sehingga mampu berjalan bersama-sama dalam sistem.
"Kalau ingin menyatukan tiga sistem menjadi satu, tentu perlu waktu," kata lelaki asal Desa Petemon, Kabupaten Buleleng itu.
Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pendapatan Pemrov Bali, Ketut Sudira mengatakan, pihaknya sudah siap menerapkan sistem samsat berjaringan tersebut.
"Kami telah melakukan persiapan dan uji coba bersama pihak kepolisian di Kantor Samsat supaya beroperasi sesuai kebijakan Gubernur Bali dapat segera terwujud," katanya.
Ia optimistis akhir Januari 2011 gagasan Samsat berjaringan bisa terwujud.
Ditanya mengenai berapa biaya yang harus dikeluarkan Pemprov Bali untuk melaksanakan program Samsat berjaringan.
Sudira mengatakan, pihaknya tidak mengeluarkan biaya karena dibantu oleh BPD Bali.
"Kalau soal biaya semua dikeluarkan BPD yang ditunjuk Gubernur Bali untuk Samsat `online`," ucapnya.
Sementara itu, Kasubdin Regident Direktorat Lalu Lintas Polda Bali, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agus R Sugianto mengatakan, pihaknya bersama Dispenda Bali tengah melakukan penyamaan persepsi dalam memberlakukan samsat "online".
Sebab, ada hal-hal yang perlu diintegrasikan sehingga memudahkan dalam pelayanan.
"Kalau pengesahan untuk membayar pajak sudah tidak masalah dan di mana saja bisa dilakukan. Sedangkan perpanjangan STNK yang bersangkutan harus tetap datang ke Samsat masing-masing di daerah," katanya.
Pastika berharap tidak ada lagi masalah serius dalam implementasi samsat online. Sebelumnya pemerintah daerah Bali menargetkan untuk memberlakukan kebijakan samsat online mulai akhir 2010.
Dimana penerapan samsat online ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan samsat kendaraan di Bali.
Selain itu juga diharapkan bisa meniadakan calo, memangkas kebocoran samsat, dan meningkatkan PAD.
Dimana penerapan samsat online ini diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat pelayanan samsat kendaraan di Bali.
Selain itu juga diharapkan bisa meniadakan calo, memangkas kebocoran samsat, dan meningkatkan PAD.
Source : antaranews dan Beritabali.com
Happy New year 2011
No comments:
Post a Comment