Bali Promotion Center

Bali Promotion Center
Bali Promotion Center Media Promosi Online

October 18, 2011

Menteri Baru Dilantik, reshuffle kabinet KIB II, transkrip Pidato Presiden SBY 19 Oktober 2011

Menteri Baru Dilantik

Jakarta: Setelah tadi malam mengumumkannya, Rabu (19/10) pukul 09.00 WIB ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono melantik 12 orang menteri hasil reshuffle, di Istana Negara. Kesemua menteri tersebut dilantik berdasarkan Keppres No.59/P/Tahun 2011.

Ke-12 menteri yang dilantik yaitu:
1. Menhuk dan HAM Amir Syamsudin menggantikan Patrialis Akbar
2. Menteri ESDM Jero Wacik menggantikan Darwin Zahedy Saleh
3. Mendag Gita Wirjawan menggantikan Mari Elka Pangestu
4. Menhub EE Mangindaan menggantikan Freddy Numberi
5. Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutarjo menggantikan Fadel Muhammad
6. Mendikbud Muhammad Nuh
7. Menpar dan Ekonomi Kreatif Mari Elka Pangestu menggantikan Jero Wacik
8. Menristek Gusti M. Hatta menggantikan Suharna Surapranata
9. Menteri Lingkungan Hidup Balthazar Kambuaya menggantikan Gusti Muhammad Hatta
10. Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Azwar Abu Bakar menggantikan EE Mangindaan
11. Meneg BUMN Dahlan Iskan menggantikan Mustafa Abubakar
12. Menpera Djan Faridz menggantikan Suharso Monoarfa

Selain itu dilantik juga pejabat setingkat menteri, yaitu Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Letjen TNI Marciano Norman menggantikan Sutanto. Hal ini didasarkan pada Keppres No.60/P/Tahun 2011.


"Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini langsung atau tidak langsung, dengan nama atau dalih apapun, tiada memberikan atau menjanjikan ataupun akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga," kata Presiden SBY mengambil sumpah mereka, dan diikuti oleh seluruh menteri yang dilantik.

Terlihat hadir pada upacara pelantikan para menteri KIB II. (yun)

Pelantikan Wakil Menteri di Istana Negara

Jakarta: Selain melantik para menteri hasil reshuffle,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga melantik 13 Wakil Menteri di Istana Negara, Rabu (19/10) pukul 09.30 WIB. Pelantikan ini berdasarkan Keppres No. 159/M/Tahun 2011.

Adapun para Wamen yang dilantik yaitu:
1. Wamenlu Wardhana
2. Wamenhuk dan HAM Denny indryana
3. Wamenkeu Mahendra Siregar
4. Wamen ESDM Widjajono Partowidigdo
5. Wamendag Bayu Krishnamurti
6. Wamentan Rusman Heriawan
7. Wamenkes Ali Gufron Mukti
8. Wamendikbud bidang Pendidikan Musliar Kasim
9. Wamendikbud bidang Kebudayaan Wiendu Nuryanti
10. Wamenag Nazaruddin Umar
11. Wamenpar dan Ekonomi Kreatif Sapta Nirwandar
12. Wamen PAN dan Reformasi Birokrasi Eko Prasojo
13. Wameneg BUMN Mahmuddin Yasin

"Dalam jabatan ini tidak sekali-kali menerima dari siapapun juga langsung atau tidak langsung, sesuatu janji atau pemberian. Bahwa saya setia kepada UUD 1945 dan akan memelihara segala undang-undang dan peraturan yang berlaku bagi negara republik Indonesia," sumpah para wakil menteri mengikuti ucapan Presiden disaksikan para rohaniawan.

Ke-13 wakil menteri baru ini melengkapi tujuh wakil menteri yang sudah ada sebelumnya.

Sama halnya saat pelantikan tujuh menteri baru, terlihat hadir Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menkominfo Tifatul Sembiring, Ketua DPR Marzuki Ali, dan Ketua DPD Irman Gusman. (yun)

Source : http://www.presidenri.go.id/
Terlihat hadir pada upacara pelantikan para menteri KIB II. (yun)

Arahan Kepada Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II

 TRANSKRIPSI
ARAHAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI DAN WAKIL MENTERI KABINET INDONESIA BERSATU II
ISTANA NEGARA, 19 OKTOBER 2011


Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yang saya hormati Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia, Pimpinan dan para Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, para Menteri, para Wakil Menteri, para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, para Pejabat Eselon I jajaran pemerintahan,
Yang saya hormati meskipun tidak berada di ruangan ini, para gubernur, para bupati dan para walikota dan segenap jajaran pemerintahan di seluruh tanah air yang saya cintai dan saya banggakan,

Marilah pada kesempatan yang baik ini, kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenan rahmat dan ridho-Nya kita semua masih diberikan kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta.

Saudara-saudara,
Besok tanggal 20 Oktober 2011, Kabinet Indonesia Bersatu II genap berusia 2 tahun. Tadi pagi baru saja saya lantik para menteri dan para wakil menteri yang menempati pos-pos baru dalam jajaran pemerintahan sebagai bagian dari penataan atau reshuffle dalam jajaran kabinet dan jajaran pemerintahan.

Reshuffle kali ini sebagaimana Saudara ketahui adalah sebagai hasil dari evaluasi menyeluruh yang saya dibantu oleh Wakil Presiden lakukan terhadap capaian Kabinet Indonesia Bersatu II khususnya dan jajaran pemerintahan pada umumnya. Setelah reshuffle kabinet ini dalam waktu dekat mendatang, juga akan kita lakukan penataan kembali jajaran lembaga pemerintah non kementerian dan jajaran badan-badan usaha milik negara. Kita ingin dengan formasi baru ini 3 tahun mendatang tugas yang kita emban dapat berhasil lebih baik lagi.

Saudara-saudara,
Pidato saya kali ini adalah merupakan instruksi dan arahan saya kepada segenap jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan sekaligus ajakan saya kepada lembaga-lembaga non pemerintah, serta masyarakat luas untuk kita bisa berkolaborasi dan bekerja sama, guna menyukseskan tugas-tugas di masa depan.

Saudara-saudara,
Saya bersama Wakil Presiden dibantu oleh sejumlah menteri dan pejabat terkait telah melakukan satu evaluasi menyeluruh. Saya juga telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Presiden juga merupakan evaluasi yang dilakukan atas kinerja jajaran pemerintahan. Beberapa kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah kita bersyukur dalam kurun waktu 2 tahun ini, sesungguhnya banyak yang telah kita capai, tetapi tidak sedikit pula yang belum berjalan dengan baik. Ekonomi Indonesia selamat dari krisis perekonomian global tahun 2008-2009, yang ekornya masih kita rasakan, bahkan sekarang dunia mengalami krisis ekonomi baru.

Salah satu hasil evaluasi yang penting di luar itu, perlu dilakukannya peningkatan di berbagai bidang, termasuk peningkatan efektivitas kerja pemerintah, baik di lingkungan Kabinet Indonesia Bersatu II, di jajaran pemerintah pusat dan jajaran pemerintah daerah. Cara kerja yang sebutlah business as usual hanya seperti yang berjalan sekarang ini tidak cukup, tidak cukup. Kita harus melakukan perubahan, perbaikan, dan peningkatan atas kinerja kita.

Sementara itu, Saudara-saudara, sebagaimana kita ikuti bersama, perkembangan situasi global, utamanya perekonomian dunia memberikan tantangan baru. Belum kita sepenuhnya pulih dari krisis 3 tahun yang lalu, kini dunia menghadapi goncangan perekonomian baru. Kita saksikan gejolak perekonomian di Eropa dan juga di Amerika Serikat dan di sejumlah negara yang lain.

Ekonomi Indonesia yang sesungguhnya tumbuh baik di atas 6 persen kembali menghadapi dampak dari krisis perekonomian global itu. Oleh karena itu, ini justru menambah relevansi mengapa kita perlu melakukan penataan terhadap kabinet ini, penataan lembaga pemerintahan non kementerian, dan penataan badan-badan usaha milik negara. Kita juga perlu meningkatkan kinerja pemerintahan dan non pemerintahan, baik pusat maupun daerah dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengelola APBN dan APBD, keuangan negara kita dengan benar agar tidak boros dan tidak bocor. Ini semua terkait dengan perkembangan perekonomian global yang dampaknya langsung atau tidak langsung kita rasakan.

Saudara-saudara,
Kepentingan utama kita hingga akhir tahun 2014 dapat saya sampaikan ada tiga hal, ulangi, empat hal yang mengemuka. Saya ingin mengingatkan kembali bahwa agenda nasional kita 5 tahun ini, 2009-2014 adalah meningkatkan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, demokrasi yang ada di negeri ini harus makin matang dan makin bermartabat. Sedangkan yang ketiga, hukum harus makin tegak disertai dengan hadirnya keadilan bagi semua. Jangan kita lupakan 3 agenda nasional kita itu yang merupakan pilar pembangunan lima tahunan.

Saudara-saudara,
Disamping itu, saya ingin menggarisbawahi bahwa strategi pembangunan ekonomi yang telah kita tetapkan dan kita jalankan sekarang ini, yaitu strategi empat jalur, pembangunan ekonomi yang pro-pertumbuhan, yang pro-penciptaan lapangan pekerjaan, yang pro-pengurangan kemiskinan, dan pro-pemeliharaan lingkungan itu juga harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya.

Yang ketiga atau yang lain, saya perlu menggarisbawahi perlunya penyelamatan dan pengunaan secara tepat keuangan negara agar bisa dicegah pemborosan, kebocoran dan juga korupsi.

Sedangkan yang keempat, melihat dinamika global sekarang ini, termasuk perubahan keadaan di dalam negeri kita, kita harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, baik nasional maupun permasalahan sebagai dampak dari krisis ekonomi global sekarang ini. Kita harus siap, harus siaga dan bisa merespon dengan cepat setiap tantangan dan permasalahan yang muncul.

Dengan pengantar itu, Saudara-saudara, saya ingin mengangkat sejumlah isu besar yang harus kita tangani dengan baik dan penuh tanggung jawab, baik kita jajaran pemerintah pusat maupun saudara-saudara kita yang mengemban tugas pemerintahan di daerah, utamanya para gubernur, bupati, dan walikota.

Isu pertama adalah dan akan terus saya garis bawahi, penggunaan uang negara, utamanya APBN dan APBD. Jumlah APBN dan APBD kita terus meningkat secara signifikan, ini terjadi karena ekonomi kita terus tumbuh. Saya menilai masih banyak penggunaan dana APBN dan APBD yang belum optimal dan belum tepat sasaran. Belanja modal masih terlau sedikit sementara belanja pegawai atau belanja rutin masih terlalu besar, masih terjadi praktek korupsi yang melibatkan oknum pemerintah pusat, oknum pemerintah daerah dan oknum DPR. Masih terjadi pembangunan fasilitas perkantoran dan bangunan pejabat negara. Saya lihat di banyak daerah yang terlalu mewah dan mahal. Proses pengalokasian APBN dan APBD masih ada yang tidak transparan dan kurang akuntabel dan boleh dikatakan berbau kolusi ataupun korupsi. Ini evaluasi saya.

Oleh karena itu, saya instruksikan kepada jajaran pemerintahn membenahi perencanaan dan implementasi dari APBN dan APBD kita. Saya mengajak jajaran DPR RI untuk melakukan hal yang sama. Mari kita cegah terjadinya lobi-lobi yang tidak transparan antara unsur-unsur pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan unsur-unsur parlemen. Saya juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pengawasan, pencegahan dan penindakan yang efektif. Saya undang dan saya mengajak BPK, BPKP, KPK, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan untuk bersama-sama menjaga keselamatan dari keuangan negara ini.

Saudara-saudara,
Saya sudah menyampaikan beberapa kali, menjadi tekad dan rencana kita untuk ke depan ini makin mengurangi defisit APBN. Kita berharap sebisa mungkin tahun 2014, defisit itu sudah bisa kita nol-kan atau sekecil mungkin menuju anggaran berimbang, sekaligus mengurangi rasio hutang kita, utamanya hutang luar negeri terhadap PDB kita. Tugas itu sangat penting, mengingat dunia sekarang kalang kabut, banyak negara yang tumbang karena defisit yang tinggi dan hutang negara yang juga sangat tinggi. Mari kita bertekad dan kita jalankan betul di tahun-tahun mendatang. Itu isu besar yang pertama.

Isu besar yang kedua adalah kembali tugas untuk mencegah dan memberantas korupsi. Apapun yang terjadi, mari kita jadikan pemberantasan korupsi tetap sebagai prioritas dan agenda utama. Tidak adil, Saudara-saudara, kalau kita bekerja siang dan malam untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat kita, meningkatkan penerimaan negara, sementara itu, korupsi masih terjadi, uang itu dijarah dan dirampok oleh mereka-mereka yang tidak bertanggung jawab.

Pemberantasan korupsi harus tetap dijalankan tanpa pandang bulu, apakah mereka dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif; apapun yang ada di pusat maupun di daerah; apapun partai politik asal dari para pejabat daerah dan pejabat negara itu, di hadapan hukum sama. Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi kita harapkan tetap serius dan tetap bekerja secara serius.

Saya minta dalam hal ini pengawasan dari masyarakat, LSM, dan pers atas upaya pencegahan korupsi ini. Saya akan sangat berterima kasih untuk mendapatkan informasi dan laporan yang objektif, yang mengandungi kebenaran dan tentunya bukan fitnah. Saya juga ingin mengajak semua untuk terus mencegah dan memberantas praktek-praktek mafia hukum.

Ketika saya berkunjung ke beberapa provinsi, saya menerima laporan dari sejumlah gubernur, bahwa masih ada pemerasan oleh oknum penegak hukum kepada pejabat-pejabat di dearah. Ini sama jahatnya.

Ada lagi ketidakjelasan tentang pemeriksaan pejabat. Presiden sering menjadi korban, dalam arti, ada pejabat bermasalah. Rakyat ingin diproses. Jawaban yang ada di daerah, “Sudah di meja Presiden.” Meja saya bersih. Setiap hari ada 20, 30 surat penting, keppres, RUU yang mesti saya tanda tangani.

Dua minggu yang lalu, saya bertemu dengan tiga gubernur. Satu gubernur mengatakan, “Pak, ini terjadi proses yang tidak bagus terhadap Presiden.” “Apa?” “Ada surat-surat ijin yang tidak keluar.” “Terus?” “Kesannya di meja Presiden.” “Berikan satu contoh saja.” “Iya, Pak: Bupati X.” Malam itu juga, saya telepon Sekretaris Kabinet, “Adakah yang masih numpuk di tempatnya Seskab, ijin pemeriksaan pejabat negara yang diduga terlibat korupsi, termasuk Bupati X?” Dikatakan, ”Nihil.” Berarti kalau tidak masuk Seskab, mungkin masih ada di Kejaksaan Agung. Kita minta penjelasan Jaksa Agung, “Tidak ada.”

Satu lagi sumbernya yang masuk ke Presiden: Kapolri. Saya ketemu Kapolri, juga tidak ada. Di mana surat itu? Saya sampaikan kepada gubernur, “Cek daerah!” Jangan terlalu mudah, “Pusat, pusat. Di meja Presiden, meja Presiden.” Buktinya seperti itu. Ini saya minta perhatian yang serius. Bisa saja ada permainan di tingkat lokal. Dengan mudah mengatasnamakan, “Sudah ada di meja Presiden.” 165 ijin sudah saya berikan kepada siapapun. Ratusan yang dikeluarkan oleh Mendagri pada level yang lebih bawah.

Saya juga memberikan atensi khusus di dalam pengadaan barang. Anggarannya besar sekali dari APBN. Masih ada kasus-kasus mark up. Ditingkatkan harganya. Negara sangat dirugikan. Itu tekanan-tekanan dan instruksi saya, khusus pada upaya pemberantasan korupsi.

Isu yang ketiga, Saudara-saudara, adalah pengurangan pengangguran dan kemiskinan. Ini pun tetap menjadi agenda penting kita tiga tahun mendatang. Jalurnya tetap dua. Ekonomi harus tumbuh. Dengan pertumbuhan ekonomi, maka secara ekonomi pula lapangan pekerjaan tercipta. Dan dengan demikian, kemiskinan pun bisa diturunkan. Itu mekanisme ekonomi. Tapi, dalam banyak hal, belum cukup. Oleh karena itu, mesti ada program khusus yang sekarang sudah kita jalankan dan mesti kita tingkatkan di waktu yang akan datang.

Meskipun angka kemiskinan dan pengangguran menurun, tetapi masih belum cukup. Kita sendiri juga belum puas, dalam arti, harus kita tingkatkan lagi keberhasilan pengurangan kemiskinan dan pengangguran itu.

Kunci keberhasilan di dalam upaya ini adalah sinergi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Contohnya, ada Jaminan Kesehatan Masyarakat di tingkat pusat. Di daerah, ada yang mengembangkan Jamkesda. Itu bagus. Saya suka. Ada juga BOS pada tingkat pusat. Di daerah, BOSDA. Itu juga bagus. Kalau begitu caranya, program pengentasan kemiskinan yang menjadi kebijakan dan program pusat, karena diperkuat, diperlebar, dan diperluas oleh daerah, hasilnya hampir pasti akan jauh lebih baik.

Saya juga mencatat, masih tercecer anggaran untuk mengurangi kemiskinan. Banyak pos kementerian, banyak lembaga yang judulnya sama: pengurangan kemiskinan. Kita harus evaluasi dan tertibkan. Dengan demikian, lebih fokus, lebih terarah.

Kredit Usaha Rakyat jumlahnya besar: tiap tahun 20 triliun dan masih bisa kita tingkatkan. Feedback yang saya terima sangat membantu. Saya berharap lebih disukseskan lagi, dengan mengalirkan kredit usaha itu, baik di wilayah hulu maupun wilayah hilir.

Masih upaya pengurangan kemiskinan dan pengangguran, saya berharap, mari ke depan ini kita juga bisa menggerakkan dan melibatkan kaum intelektual muda yang masih menganggur. Mari kita kembangkan kewirausahaannya, mari kita libatkan juga dalam program-program yang prorakyat. Dengan demikian, ada peluang (opportunity) bagi mereka untuk mendapatkan lapangan pekerjaan.

Penciptaan lapangan pekerjaan (job creation) jangan hanya menggantungkan mekanisme pasar, jangan hanya itu. Tetapi, mari kita imbangi dengan program riil. Oleh karena itu, saya menugaskan Menko Perekonomian di tingkat pusat, dan para gubernur, bupati, dan walikota di tingkat daerah untuk benar-benar menjalankan program khusus penurunan kemiskinan dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk tiga tahun mendatang. Tentukan pula alokasi anggaran yang tepat. Kalau anggarannya tepat, pasti hasilnya akan baik.

Saudara-saudara,
Isu besar yang lainnya, yang menjadi prioritas kita juga adalah ketahanan pangan dan ketahanan energi. Tahun-tahun terakhir ini, statistik mengatakan bahwa rakyat Indonesia mengkonsumsi pangan dan energi dalam jumlah yang terus meningkat. Golongan menengah juga tumbuh. Jumlah penduduk bertambah. Sementara itu, di tingkat global, situasinya sering tidak pasti. Dan, kita saksikan sering terjadi krisis harga pangan dan harga energi. Situasi ini makin mengkhawatirkan karena unsur cuaca dan perubahan iklim.

Tengoklah Afrika sekarang ini, yang karena kekeringan yang panjang, terjadi krisis kemanusiaan, krisis pangan. Tengoklah Asia Tenggara, negara-negara tetangga kita: Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, bahkan Filipina, karena perubahan iklim, juga mengalami banjir yang amat besar, yang hampir pasti mengganggu produksi pertanian mereka. Menghadapi itu, Saudara-saudara, solusinya tiada lain adalah mari kita tingkatkan produksi nasional kita atas pangan dan energi. Itu jalan terbaik.

Khusus pangan, saya menginstruksikan pada jajaran pemerintahan untuk menjalankan dan menyukseskan program surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014. Semua pihak harus aktif dan kreatif. Anggaran persiapkan dengan baik, harus cukup dan tepat. Laporan dan pendataan produksi pangan juga harus akurat. Jangan salah. Bantuan untuk petani harus riil dan tepat, termasuk untuk mencapai sasaran itu, perlu dibangunnya infrastruktur yang lebih mengarah kepada peningkatan produksi beras dan pangan, serta distribusi dan transportasi dari komoditas pangan kita yang baik di seluruh Indonesia.

Saya minta khusus program 10 juta ton beras surplus ini, setiap enam bulan para menteri terkait dan para gubernur melaporkan kepada saya pelaksanaan dan kemajuannya, agar kalau ada masalah, segera kita carikan solusinya. Jangan terlambat.

Saudara-saudara,
Di bidang ketahanan energi, saya juga mengajak untuk betul-betul kita capai di tahun-tahun mendatang. Atensi khusus saya adalah pada energi listrik, produksi minyak dan gas, panas bumi, dan energi terbarukan yang lain. Saya berharap, sumber untuk peningkatan produksi minyak dan gas di dalam negeri itu betul-betul harus disukseskan, dalam arti, bisa dijalankan dengan baik. Saya minta dikawal implementasi dari proyek-proyek energi strategis, seperti Cepu, Natuna D-Alpha, dan Masela untuk betul-betul tepat waktu, berjalan dengan baik, untuk sebesar-besar manfaat bagi rakyat kita.

Saya menerima laporan. Program energi panas bumi yang memberikan peluang yang besar mengalami hambatan. Hambatannya sebagian karena insentif yang tidak tepat, tapi sebagian lagi adalah hambatan di daerah yang tidak wajar, yang tidak seperlunya terjadi, sepatutnya terjadi, karena kalau berhenti, opportunity yang besar itu, kita merugi, rakyat pun tidak dapat apa-apa. Oleh karena itu, saya berharap mulai tahun depan ini dilancarkan semua proyek panas bumi. Ini sumber energi yang bersih, dan kita punya deposit yang paling besar di dunia.

Saya juga mengevaluasi implementasi pembangunan pembangkit listrik 10 ribu MW yang pertama. Belum semuanya tuntas, masih ada hambatan. Carikan solusinya, jangan dibiarkan, sekaligus di dalam mempersiapkan proyek 10 ribu MW yang kedua. Timba pengalaman dari hal-hal yang tidak benar pada program yang pertama. Begitu cara kita. Dengan demikian, tahun-tahun mendatang, kita bisa menambah tenaga listrik kita.

Saudara-saudara,
Isu besar yang kelima adalah menyangkut kinerja BUMN. BUMN kita banyak, 141 perusahaan atau BUMN. Asetnya besar. Tapi, keuntungan yang diberikan kepada negara masih jauh di bawah harapan. Ini bisa kita bandingkan, misalnya, dengan BUMN-BUMN sejenis di negara-negara lain. Padahal, biaya operasional yang dikeluarkan jajaran BUMN tinggi sekali, 1.075 triliun, biaya operasional. Sedangkan, capital expenditure tercatat 210 triliun. Dengan angka ini, hampir pasti ada yang salah dan ada keborosan penggunaan keuangan BUMN yang mayoritasnya dimiliki oleh negara.

Saya minta dilakukan reformasi dan transformasi jajaran BUMN kita untuk tiga tahun mendatang. Hentikan biaya tinggi dalam jajaran manajemen BUMN, karena di samping tidak adil juga membahayakan perekonomian nasional. Kita tahu dunia sering mengalami krisis karena perilaku dari korporat di banyak negara yang tidak baik, yang buruk. Sekarang ada unjuk rasa di banyak kota di dunia, ratusan kota menyoroti gaya hidup dan budaya korporat, mengakibatkan atau juga masalah defisit dan hutang negara yang sangat tinggi terjadi di banyak negara sekarang ini akhirnya rakyat yang menjadi korban.

Saya serius untuk benar-benar kita membenahi, membikin makin berkinerja, makin produktif, makin efisien, dan makin berdaya saing jajaran BUMN di negeri ini. Saya akan mengikuti dan akan melihat nanti implementasinya.

Isu besar yang keenam adalah perlindungan dan bantuan TKI di luar negeri.

Saudara-saudara,
Kita ingin sebenarnya terus menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri. MP3EI dalam kurun waktu 15 tahun mendatang dikandung maksud juga ingin memberikan atau menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi. Sementara itu realitasnya banyak saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri sejak belasan tahun yang lalu dan jumlahnya juga terus meningkat. Sering terjadi masalah, meskipun saya tahu upaya pembenahan dan perbaikan terus kita lakukan.

Atensi khusus saya terhadap tenaga kerja Indonesia yang akan berangkat ke luar atau sudah bekerja di luar negeri adalah mari kita lakukan penyiapan di dalam negeri sebaik-baiknya, berikan pengetahuan yang lengkap kepada para calon tenaga kerja, cegah kejahatan dan penyimpangan yang dilakukan oleh agen-agen penyedia dan pengirim tenaga kerja. Jangan permisif. Akibat kelalaian, kesalahan apalagi penyimpangan agen-agen pengirim, malapetaka terjadi di negara-negara sahabat.

Manakala ada masalah menimpa saudara kita di luar negeri, bantuan hukum mesti diberikan dengan cepat, tepat, dan efektif, jangan menunggu sampai tidak ada lagi resources kita. Pemerintah dan saya pribadi Saudara-saudara, sering menulis surat atau menyampaikan secara lisan permohonan saya kepada Kepala Negara, Kepala Pemerintahan negara sahabat untuk memberikan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang terancam hukuman mati, sebagian telah diluluskan, sebagian masih dalam proses.

Tetapi ingat di negara kita pun, kalau ada kejahatan yang luar biasa, ada permintaan dari pemimpin negara-negara lain, saya tentu juga harus menjadi keadilan. Oleh karena itu, yang paling baik, seraya terus kita berusaha untuk memohonkan pengampunan, maka mari kita yakini bahwa saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri itu mengerti betul hukum, aturan, dan sistem yang berlaku di negara-negara tempat mereka bekerja. Saya minta menteri-menteri terkait dan juga para gubernur, bupati, dan walikota menjadikan perlindungan dan bantuan tenaga kerja Indonesia ini sebagai prioritas.

Saudara-saudara,
Isu yang ketujuh adalah pencegahan dan penindakan kekerasan konflik komunal dan juga terorisme. Belakangan ini terjadi lagi kasus-kasus yang berkaitan dengan konflik komunal dan terorisme. Saya meminta perhatian yang sungguh-sungguh dari semua pihak. Kepada jajaran pemerintah, para gubernur, para pangdam dan para kapolda agar benar-benar dilaksanakan instruksi saya yang saya sampaikan di Bogor beberapa bulan yang lalu bersama-sama Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung, Mendagri waktu itu. Intinya dalah mengutamakan pencegahan di seluruh wilayah Indonesia agar tidak terjadi kekerasan horizontal ataupun terorisme.

Manakala setelah kita lakukan pencegahan tetap terjadi kekerasan horizontal, terorisme dan pelanggaran hukum itu, maka hukum harus benar-benar ditegakkan. Pelakunya harus diberikan tindakan yang tegas, jangan sampai ada kesan negara dianggap melakukan pembiaran pada mereka-mereka yang nyata-nyata melanggar hukum.

Saya berharap pengalaman kekerasan di Ambon beberapa saat yang lalu ataupun di tempat-tempat yang lain sering beredar dan diedarkan berita-berita palsu, berita bohong, akhirnya memanaskan situasi, mengagitasi, memprovokasi, terjadilah korban jiwa. Maka demi hukum, saya berharap pelakunya diberikan tindakan untuk mencegah terjadinya keadaan yang buruk akibat penyebaran berita-berita bohong seperti itu. Teknologi tidak boleh disalahgunakan, teknologi harus mendatangkan manfaat bagi umat manusia.

Saudara-saudara,
Negara kita harus memberikan rasa aman kepada semua, termasuk rasa aman kepada siapa pun yang menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Saya berharap para pemuka agama, para tokoh masyarakat juga mengambil peran yang aktif dan konstruktif untuk menjaga kerukunan di antara kita semua, termasuk mencari solusi manakala timbul ketegangan ataupun konflik horizontal, jangan justru memberikan statement yang bernada provokatif dan menghasut. Saya juga berharap dapat dicegah keluarnya peraturan-peraturan daerah yang bertentangan dengan amanat konstitusi dan jiwa pluralisme dari bangsa kita yang harus kita junjung tinggi.

Isu yang kedelapan, ini juga penting saya angkat pada kesempatan yang baik ini, adalah berkaitan dengan integritas, kinerja, dan disiplin pejabat. Saya mendapatkan laporan, banyak pejabat pemerintahan yang berkinerja dan berprestasi baik. Saya salut dan terima kasih. Namun, tidak sedikit pula yang justru sebaliknya, termasuk disiplin yang tidak dijaga. Dilaporkan kepada saya, banyak pejabat daerah yang sering dan lama meninggalkan tempat dan daerahnya dengan alasan yang tidak jelas. Entah di Jakarta, entah di mana. Itu jelas melanggar disiplin, etika, dan tanggung jawab.

Saya minta kepada seluruh jajaran pemerintah untuk menghentikan cara dan gaya kerja yang tidak baik itu. Saya minta pula DPRD, LSM, masyarakat, dan pers untuk ikut mengawasi agar tindakan-tindakan yang tidak disiplin itu tidak terjadi. Mari kita kontrol bersama-sama. Saya juga mendapatkan laporan ada politisasi di jajaran lembaga pemerintahan, dalam arti, pengaruh yang berlebihan dari partai politik-partai politik tertentu. Ini tidak sesuai dengan pakta integritas. Saya minta untuk dihentikan.

Ada juga kasus pembersihan jajaran birokrasi di daerah pascapilkada di daerah, dibersihkan. Alasannya dulu waktu pilkada tidak pro kepada yang menang atau terpilih. Ini juga pelanggaran yang serius. Saya minta tidak terjadi dan saya juga meminta masyarakat untuk bersama-sama mengontrol dan mengawasinya.

Ada juga laporan mudah dan obralnya pemberian ijin penggunaan lahan oleh pejabat daerah menjelang pilkada. Ada catatan, 6.000 ijin tambang yang tumpang tindih, yang belakangan menimbulkan masalah yang serius. Saya berharap BPK, BPKP, dan penegak hukum juga memberikan atensi pada wilayah ini. Itu laporan yang tidak sedap, keadaan yang harus kita hentikan.

Di sisi lain, pada kesempatan yang mulia ini, saya harus mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para gubernur, bupati, dan walikota yang siang dan malam bekerja untuk rakyatnya. Saya tahu, sering tidak mudah persoalan itu. Tapi, saya melihat indikasinya. Yang mencapai hasil baik dan prestasi yang tinggi dan mereka-mereka, para pejabat di daerah, yang responsif, bertanggung jawab, dan bisa menyelesaikan setiap persoalan di daerahnya dan tidak perlu harus diekspos ke Jakarta, karena selesai di daerah itu .

Saudara-saudara,
Itu adalah delapan isu besar yang mesti kita tangani dengan baik. Kita perbaiki, kita ubah untuk tiga tahun mendatang.

Sementara itu, saya juga mencatat sejumlah isu khusus yang menjadi perhatian rakyat, termasuk perhatian kita sendiri, pada tingkat saya dan tingkat Wakil Presiden. Yang pertama, masih sering digulirkan di arena media massa, yang dianggap sebagai rekayasa penyelesaian kasus Bank Century dan rekayasa kasus Saudara Antasari. Saya berharap, tuntaskanlah penyelesaian masalah ini, dan jelaskan segamblang-gamblangnya kepada rakyat: benarkah ada rekayasanya.

Bicaralah para penegak hukum. Kita memerlukan kebenaran dan kejelasan. Oleh karena itu, para penegak hukum mesti berbicara, melakukan tugasnya dengan baik, dan bersama-sama mencegah berkembangnya syak wasangka di negeri ini.

Keadilan adalah keadilan. Kebenaran adalah kebenaran. Tolong, mari kita cegah dicampuradukkannya antara politik dan hukum. politik politik, hukum hukum. Dan sebagai Kepala Negara, marilah kita jauhkan negeri kita ini dari yang disebut saling curiga, karena sesuatu yang tidak dijelaskan secara gamblang kepada publik. Jelaskanlah. Rakyat ingin tahu duduk persoalannya, kejelasan dan penyelesaiannya yang baik, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kebenaran.

Isu khusus lainnya yang sering menjadi perhatian publik adalah kontrak kerja sama antara Indonesia dengan dunia usaha asing, perusahaan-perusahaan asing. Kontrak itu umumnya dibuat puluhan tahun yang lalu. Secara internasional, memang etikanya, semua bangsa mesti menghormati kontrak. Tetapi, saya berpendapat, jika kontrak itu sangat tidak adil dan keterlaluan, kita mesti bicara baik-baik, tidak harus serta-merta membatalkan, bicara baik-baik untuk kemungkinan dibikin lebih adil dan lebih tepat.

Saya mendapatkan laporan, sejumlah perusahaan asing bersedia untuk berbicara baik-baik. Oleh karena itu, para menteri terkait segera tindak lanjuti, lakukan pembicaraan baik-baik itu, terutama apalagi yang menyangkut perpanjangan kontrak. Harus adil dan memberikan benefit yang jauh lebih tinggi untuk bangsa dan rakyat Indonesia.

Isu khusus yang lain adalah kebijakan khusus untuk Aceh dan Papua. Mari kita pahami. Ada kebijakan khusus, ada aturan khusus, ada perlakuan khusus untuk Aceh dan Papua. Aceh, ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Papua, ada Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Tolong dipahami, dihormati, dan dijalankan karena itu undang-undang. Yang membikin kita sendiri, yang membikin negara. Tentu semuanya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Papua dan Aceh harus tetap aman, keamanan itu harga mati, dan kemudian harus makin maju, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945.

Saudara,
Isu khusus yang lain adalah percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia dan daerah tertinggal. Kalau tidak ada kebijakan khusus, tidak ada anggaran khusus, tidak ada intensifikasi untuk peningkatan kesejahteraan di wilayah-wilayah itu, maka wilayah itu akan tetap tertinggal. Mari tahun-tahun mendatang, dengan anggaran yang tepat, dengan program yang tepat, dan dengan aksi nyata di lapangan, kita lakukan benar peningkatan ekonomi dan kesejahteraan wilayah itu, kawasan timur Indonesia, dan daerah-daerah tertinggal lainnya. Berikan atensi pada implementasi koridor Papua-Maluku dalam kerangka MP3EI.

Isu khusus yang lain adalah bisnis pertambangan, termasuk pertambangan batu bara. Banyak sekali masukan kepada saya, kritik, termasuk rekomendasi. Oleh karena itu, menteri-menteri terkait, gubernur, bupati, dan walikota, mari kita pastikan bisnis di bidang pertambangan, termasuk batu bara, benar-benar tidak merusak lingkungan, benar-benar memberikan pajak yang adil untuk negara, dan juga bermanfaat bagi masyarakat lokal. Mari kita ubah dari budaya sekedar membuat bahan tambang, jual beli komoditas tambang ke negara lain menjadi industri pertambangan yang memberikan nilai tambah dan manfaat yang riil bagi negara kita.

Isu khusus lainnya adalah tanah untuk kepentingan umum, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Di sana-sini macet pembangunan infrastruktur kita karena ada hambatan-hambatan di daerah. Saya berharap, carikan solusinya dengan bijak, tapi konklusif, rampung, bukan terhenti. Kembalikan pada aturan. Yang penting, masyarakat jangan dirugikan. Dulu pernah karena kekeliruan barangkali, masyarakat dirugikan. Masyarakat tidak boleh dirugikan.

Tetapi, penyakitnya bukan di situ. Saya melihat ada mafia, makelar-makelar tanah yang menghambat. Rakyat siap sebetulnya, asalkan tidak dirugikan, diberikan santunan yang bagus, untuk kepentingan umum, mereka bersedia dan rela. Tetapi, sering dihambat oleh mafia tanah dan makelar-makelar tanah, sehingga tidak bisa bergerak ke mana-mana. Merugi kita, tidak tumbuh ekonomi kita, tidak berkurang kemiskinan dan pengangguran kita kalau pembangunan infrastruktur tidak bergerak akibat masalah itu.

Ada pula pengusaha yang punya konsesi, banyak sekali, tapi tidak dijalankan, nganggur. Betapa meruginya, tidak bergerak ekonomi di tempat, itu. Rakyat juga tidak dapat apa-apa. Ini juga menjadi perhatian publik. Saya ingin, carikan solusinya, alirkan tahun-tahun mendatang.

Isu khusus yang ketujuh atau yang terakhir, yang perlu saya garis bawahi, adalah menyangkut keselamatan dan manajemen transportasi. Masih terjadi kecelakaan-kecelakaan transportasi darat, laut, udara. Lakukan pembenahan yang lebih baik. Utamakan keselamatan transportasi untuk rakyat kita, dan sektor ini sangat penting, sama juga untuk membangun konektivitas, menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus untuk memastikan bahwa MP3EI berjalan dengan baik.

Saudara-saudara,
Itulah isu-isu riil, itulah pekerjaan rumah kita, itulah bottlenecking, itulah masalah yang kalau tidak kita atasi secara sungguh-sungguh tiga tahun mendatang bersama-sama kita semua, akan menghambat pencapaian sasaran. Saya sungguh ingin, dan saya akan bersama-sama Saudara semua, bersama-sama para gubernur di seluruh daerah, untuk benar-benar mengatasi masalah-masalah itu, membangun lebih bagus lagi, mendapatkan peluang yang lebih besar lagi, agar semua sasaran pembangunan dapat kita capai tahun 2014, sekali lagi dengan izin Allah SWT.

Yang terakhir, Saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak dan minta dukungan dari pihak-pihak yang lain agar tugas mulia ini dapat kita laksanakan dengan baik. Pertama, kebersamaan dan dukungan dari parlemen kita, DPR, DPD, MPR dan lembaga-lembaga negara yang lain. Yang saya sampaikan tadi masalah negara, meskipun sebagian besar masalah pemerintah, negara, kita semua yang juga harus menyelesaikan masalah itu.

Yang kedua, saya mengajak dan sekaligus instruksi kepada jajaran pemerintah daerah untuk secara serius menjalankan tugas-tugas penting ini. Saya juga mengajak masyarakat luas yang ketiga, kontrollah kami, kontrollah lembaga pemerintah dan lembaga negara, dengan cara yang konstruktif, tapi juga dukunglah semua program yang ditujukan kepada masyakat kita, kepada saudara-saudara semua, dengan demikian tujuan dan sasaran akan dapat kita capai.

Dan yang terakhir, kepada pers dan media massa, saya juga mengharapkan kerja samanya, berikan kontrol sosial yang tepat, yang obyektif, yang amanah. Dengan demikian, semua bisa kita satukan energi yang kita miliki ini untuk keberhasilan tugas kita semua.

Saudara-saudara,
Itulah yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini pada utamanya jajaran menteri, termasuk Panglima TNI, Kapolri dan Jaksa Agung, para wakil menteri, para pimpinan lembaga pemerintah non kementerian, para eselon I pusat, dan para pimpinan daerah, gubernur, bupati, dan walikota, dan juga kepada jajaran BUMN. Selamat bertugas. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan, petunjuk, dan lindungan-Nya kepada kita sekalian.

Sekian.
Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.


*****


Biro Pers, Media, dan Informasi
Sekretariat Presiden



Presiden SBY Kunjungan Kerja ke NTB dan Bali

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Ani Bambang Yudhoyono akan melakukan kunjungan kerja selama enam hari di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Bali. Hari Rabu (19/10) pukul 13.00 WIB, pesawat khusus Boeing 737-800 milik Garuda yang membawa Presiden SBY dan Ibu Ani lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma menuju Lombok Tengah, NTB.

Di Lombok, Presiden SBY rencananya akan meresmikan Bandar Udara Internasional Lombok serta menghadiri Pertemuan Konsultasi ke-8 Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Presiden juga dijadwalkan meresmikan Groundbreaking Kawasan Pariwisata Mandalika di Lombok Tengah.

Sementara di Provinsi Bali, Kepala Negara akan meresmikan Pembukaan Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia Tahun 2011 dan membuka ASEAN Fair 2011.

Presiden SBY dan Ibu Ani dijadwalkan tiba kembali di Jakarta pada Senin (24/10) mendatang. Mendamping Presiden SBY dalam kunjungan kerja kali ini, antara lain, Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Menko Kesra Agung Laksono, Mensesneg Sudi Silalahi, Menlu Marty Natalegawa, dan Seskab Dipo Alam. (osa)
Post a Comment